BLOG

SBY Bukan Negarawan?

Koran Tempo, 24 Mei 2013

Tersiar kabar dari media bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). Di website resmi ACF, tidak dijelaskan alasan kenapa SBY dianugerahi World Statesman Award (WSA). Namun, bila melihat visi dan misi ACF, penganugerahan ini berkaitan dengan sosok SBY yang dipandang berhasil dalam memperjuangkan penegakan hak asasi manusia, kebebasan beragama, toleransi antar-umat beragama, dan penyelesaian konflik etnis secara damai.

Wajar bila ada pertanyaan mengenai kredibilitas ACF, karena lembaga ini asing di telinga publik Indonesia. Penulis mendapat informasi bahwa ACF adalah “lembaga kecil yang biasa-biasa saja”. Reputasi lembaga ini jauh di bawah lembaga-lembaga internasional di Amerika Serikat (AS), seperti World Conference on Religion for Peace, Freedom House, World Movement for Democracy, atau Human Rights Watch.

Kriteria penganugerahan WSA pun tidak jelas dan transparan. Para aktivis dan lembaga yang memperjuangkan HAM serta kebebasan beragama di Indonesia tidak ada satu pun yang merasa diajak “ngobrol” mengenai WSA. Informasi lain mengatakan, Rabbi Arthur Schneier, pendiri AFC, adalah seorang rabbi yang tinggi hati dan elitis, namun mempunyai kemampuan lobi kuat dengan para pengambil kebijakan di AS. Pada 1998, Presiden Bill Clinton mempercayainya untuk memulai dialog mengenai kebebasan beragama dengan Presiden Cina Jiang Zemin. Misi ini tidak berbuah apa pun kecuali melambungkan reputasi pribadi Rabbi Schneier sebagai “orang dekat” Gedung Putih. Reputasi inilah yang ia pergunakan untuk melobi para pemimpin dunia, seperti untuk menerima WSA. Pintu lobi-lobi elitis inilah yang bisa menerangkan nominasi SBY sebagai penerima WSA tahun ini.

Sosok negarawan

Kata statesman dapat diartikan sebagai “negarawan”. Pertanyaannya: layakkah SBY menyandang predikat sebagai seorang negarawan, terutama bila dikaitkan dengan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan proteksi hak minoritas?

Ada dua cerita menarik dari AS yang dapat menggambarkan bagaimana sosok negarawan sejati. Pertama, tindakan tegas Presiden Eisenhower menyelesaikan “Krisis Little Rock”. Pada 1950-an, masyarakat AS terbelah oleh isu pro dan kontra segregasi berdasarkan warna kulit. Beberapa pemerintah negara bagian masih berpihak kepada supremasi kulit putih, meskipun Mahkamah Agung AS pada 1954 telah memutuskan bahwa segala praktek segregasi rasial pada institusi pendidikan adalah inkonstitusional.

Gubernur Arkansas, Orval Faubus, berkeras menolak proses desegregasi. Bahkan, pada musim gugur tahun 1957, Orval Faubus mengirim tentara untuk memagari “sekolah kulit putih”, The Little Rock Central High School, agar tidak dimasuki sembilan pelajar kulit hitam. Ketegangan antar-ras memuncak. Unjuk rasa dari yang pro dan kontra semakin panas.

Mendengar hal ini, tidak tanggung-tanggung, Presiden Eisenhower mengirim tentara dari The101 Airborne Division untuk menjamin keamanan dan mengawal sembilan pelajar kulit hitam untuk memasuki sekolah. Eisenhower juga mengambil kendali atas 10 ribu tentara Negara Bagian Arkansas dari tangan Orval Faubus agar tidak disalahgunakan. Bayangkan, seorang presiden dari tempat liburannya membuat sebuah keputusan besar, penting, dan tegas guna memproteksi hak-hak minoritas yang dijamin konstitusi.

Cerita kedua terjadi sekitar tahun 2010 ketika publik AS terbelah oleh isu kontroversial mengenai rencana pendirian sebuah masjid di (dekat) Ground Zero. Survei menunjukkan mayoritas penduduk AS tidak setuju dengan rencana itu. Namun, secara mengejutkan, Presiden Barack Obama pada acara buka puasa bersama di Gedung Putih mendeklarasikan dukungannya terhadap rencana kontroversial itu.

Tanpa tedeng aling-aling, Obama mengatakan: “….Saya percaya bahwa muslim mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan agama mereka sebagaimana pemeluk agama lain. Dan ini termasuk hak untuk membangun tempat ibadah dan community centre di Lower Manhattan (daerah Ground Zero) sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah Amerika. Komitmen kita untuk kebebasan agama tidak akan pernah tergoyahkan!”

Obama bukan presiden bodoh yang tidak mengetahui kecenderungan sentimen publik. Bila Obama hanya ingin menjadi presiden pesolek, tidak perlu ia mengatakan hal di atas, yang justru menambah sentimen negatif terhadap dirinya dan Partai Demokrat yang ketika itu akan mengikuti pemilu sela.

Namun ada saatnya seorang negarawan “pasang badan” untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar negara modern, termasuk menjamin kebebasan beragama, tanpa peduli pada bedak dan citra diri. Inilah sikap seorang negarawan: berani melawan arus publik demi menegakkan sendi-sendi negara dan konstitusi.

Silakan para pembaca membandingkan kepemimpinan Eisenhower dan Obama dengan SBY dalam membela hak minoritas. Ketika seorang pendeta ditusuk oleh “preman berjubah” di Bekasi, SBY mengutus Menteri Kesehatan dengan membawa “kabar gembira” bahwa seluruh biaya pengobatan akan ditanggung negara. Persis seperti SBY mengirim staf khususnya untuk memberikan uang kepada Tasrifin (Cilacap) tanpa menyentuh akar masalahnya.

Seorang kawan baru saja kembali dari Transito, barak pengungsian jemaah Ahmadiyah di Mataram. Tujuh tahun yang lalu, rumah, kebun, dan ladang mereka dibakar kelompok intoleran tanpa ada perlindungan dari aparat. Tujuh tahun pula nasib 35 keluarga ini terlunta-lunta tanpa ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Ke mana SBY? Mungkin ia sibuk mengurus partainya yang hampir karam karena korupsi.

Jalan terjal

WSA yang akan diterima SBY adalah “kado terbaik” bagi MAARIF Institute, yang bulan depan akan merayakan usia kesepuluh. WSA adalah pernyataan bahwa perjalanan menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, yang merupakan salah satu fokus kerja MAARIF Institute, masih panjang, terjal, dan berliku. Sembilan tahun pemerintahan SBY adalah masa kelam ketika orang merasa sah melakukan anarkisme dan membunuh asalkan dilakukan secara berjemaah dan mengatasnamakan agama.

Selamat satu dekade MAARIF Institute! Semoga pada 2014 Ibu Pertiwi melahirkan seorang negarawan!

http://koran.tempo.co/konten/2013/05/24/310930/SBY-Bukan-Negarawan

Komentar